DEMAK, inspiratifonline.com – Selama ini banyak desa menghadapi persoalan yang berbeda-beda, mulai dari kemiskinan, infrastruktur rusak, hingga dampak bencana pesisir. Namun, tidak semua perencanaan pembangunan benar-benar berangkat dari data yang menggambarkan kebutuhan paling mendesak masyarakat. Kondisi itulah yang mendorong Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal menjalankan uji coba penggunaan Dana Desa berbasis Indeks Desa di Kabupaten Demak.
Program yang dikenal dengan nama TEPAT DESA tersebut diterapkan di tiga desa pesisir Kecamatan Sayung, yakni Desa Banjarsari, Sidorejo, dan Timbulsloko. Melalui program ini, desa diminta menyusun prioritas pembangunan berdasarkan hasil pengukuran kondisi riil desa, sehingga penggunaan anggaran menjadi lebih terarah dan efektif.
Direktur Fasilitasi Pemanfaatan Dana Desa, Friendy Sihotang, mengatakan pendekatan berbasis data diperlukan agar pembangunan tidak lagi sekadar mengikuti kebiasaan tahunan, melainkan menjawab persoalan yang benar-benar dirasakan masyarakat.
“Ketika perencanaan disusun berdasarkan Indeks Desa, maka kebutuhan yang paling mendesak dapat terlihat dengan jelas. Dengan begitu penggunaan Dana Desa menjadi lebih tepat sasaran dan dampaknya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujarnya.
Menurut Friendy, pengentasan kemiskinan tidak cukup dilakukan melalui bantuan semata. Desa harus memiliki peta persoalan yang jelas agar setiap rupiah Dana Desa digunakan untuk menyelesaikan masalah yang paling prioritas.
“Kami ingin pembangunan desa berbasis bukti dan data. Dari situ akan muncul kebijakan yang lebih efektif karena disusun berdasarkan kondisi lapangan, bukan asumsi,” katanya.
Selama pelaksanaan uji coba, persoalan infrastruktur menjadi salah satu temuan utama di wilayah pesisir Sayung. Di Desa Banjarsari misalnya, kerusakan jalan akibat rob masih menjadi keluhan yang paling banyak muncul dari masyarakat.
“Kondisi jalan yang sering terendam rob menyebabkan akses warga terganggu dan membutuhkan perhatian khusus. Data Indeks Desa menunjukkan persoalan aksesibilitas memang masih menjadi pekerjaan rumah di wilayah tersebut,” jelas Friendy.
Sementara itu di Desa Timbulsloko, tantangan yang dihadapi tidak jauh berbeda. Jalan yang dibangun sering mengalami kerusakan karena terus terpapar banjir rob, sehingga diperlukan model pembangunan yang lebih sesuai dengan karakter wilayah pesisir.
“Wilayah pesisir memiliki tantangan tersendiri. Karena itu pembangunan tidak bisa disamakan dengan daerah lain. Harus ada solusi yang berkelanjutan agar hasil pembangunan bertahan lebih lama,” tambahnya.
Kegiatan yang melibatkan pemerintah desa, BPD, pendamping desa, hingga unsur pemerintah daerah itu mendapat respons positif dari peserta. Mereka menilai penggunaan data Indeks Desa dapat membantu menentukan prioritas pembangunan secara lebih objektif.
“Hasil dari uji coba ini akan menjadi bahan evaluasi dan penyempurnaan kebijakan. Harapannya, model perencanaan berbasis data ini bisa diterapkan lebih luas sehingga Dana Desa benar-benar menjadi instrumen efektif untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa,” pungkas Friendy.