SERANG, inspiratifonline.com — Peran pemuda dan mahasiswa dalam mengawal jalannya kebijakan publik kembali menjadi perhatian dalam sebuah diskusi yang digelar di Kota Serang. Keterlibatan generasi muda dinilai penting untuk memastikan setiap program pemerintah berjalan secara terbuka, tepat sasaran, dan memberikan manfaat bagi masyarakat luas.
Komitmen tersebut mengemuka dalam Diskusi Publik bertema Peran Pemuda dan Mahasiswa dalam Mengawal Transparansi dan Akuntabilitas Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang berlangsung di Aula Institut Banten, Senin (1/6/2026). Kegiatan ini diinisiasi oleh Pemuda Berdampak bersama BEM PTMA se-Indonesia, BEM Institut Banten, dan Permahi DPC Banten.
Diskusi menghadirkan berbagai unsur mahasiswa dan organisasi kepemudaan untuk membahas penguatan partisipasi publik dalam mengawasi pelaksanaan program strategis nasional, khususnya Program Makan Bergizi Gratis yang menjadi salah satu fokus pembangunan sumber daya manusia Indonesia.
Ketua BEM Institut Banten, Nana Supriatna, menilai mahasiswa memiliki tanggung jawab untuk memastikan kebijakan yang dijalankan pemerintah benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
“Program MBG merupakan kebijakan yang sangat dekat dengan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaannya harus menjadi perhatian bersama. Mahasiswa harus hadir sebagai agen kontrol sosial yang memastikan program ini berjalan tepat sasaran dan memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Founder Pemuda Berdampak, Bagas Yulianto, mengatakan pengawasan terhadap kebijakan publik merupakan bentuk kontribusi nyata generasi muda dalam proses pembangunan nasional.
“Pemuda tidak boleh hanya menjadi penonton dalam proses pembangunan bangsa. Melalui diskusi ini, kami ingin membangun kesadaran kolektif bahwa pengawasan terhadap kebijakan publik merupakan bagian dari kontribusi nyata generasi muda untuk Indonesia. Program MBG harus dikawal bersama agar pelaksanaannya transparan, akuntabel, dan berdampak bagi masyarakat,” kata Bagas.
Sementara itu, Koordinator Pusat BEM PTMAI se-Indonesia, Yogi Syahputra Alaydrus, menegaskan bahwa keterlibatan mahasiswa merupakan bagian dari mekanisme demokrasi yang sehat dan konstruktif.
“Mahasiswa memiliki posisi strategis sebagai mitra kritis pemerintah. Program MBG harus dijalankan berdasarkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, yakni transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. Dengan keterlibatan aktif mahasiswa, kita dapat memastikan kebijakan yang dijalankan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,” ungkapnya.
Ketua Umum Permahi Banten, M. Nurul Hakim, menambahkan bahwa penggunaan anggaran negara harus selalu disertai prinsip keterbukaan dan pertanggungjawaban kepada publik.
“Setiap kebijakan yang dibiayai oleh anggaran publik harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan terbuka kepada masyarakat. Pengawasan yang dilakukan pemuda dan mahasiswa bukan untuk mencari kesalahan, melainkan memastikan tata kelola yang baik serta mencegah potensi penyimpangan dalam pelaksanaan program,” tegas Nurul.
Melalui forum tersebut, peserta berharap lahir berbagai gagasan dan rekomendasi yang dapat memperkuat pengawasan masyarakat terhadap program pemerintah sekaligus mendorong terciptanya tata kelola yang lebih transparan dan akuntabel.
“Program MBG harus dikawal bersama agar pelaksanaannya transparan, akuntabel, dan berdampak bagi masyarakat,” pungkas Bagas Yulianto.