Opini, Inspiratifonline.com – Awal tahun 2026 menandai kembali menguatnya ketegangan politik di Amerika Serikat. Washington D.C. menjadi ruang artikulasi kegelisahan publik ketika ribuan massa, yang diorganisir oleh koalisi aktivis seperti Refuse Fascism dan sejumlah kelompok hak sipil, menggelar demonstrasi di sekitar Pennsylvania Avenue.
Poster-poster bertuliskan “Trump Must Go Now” dan “Time to Take Out the Trash” mencerminkan akumulasi kekecewaan sebagian warga terhadap arah kebijakan pemerintahan Presiden Donald Trump. Bagi para pengunjuk rasa, kebijakan-kebijakan tersebut dinilai menjauh dari prinsip demokrasi, memperkuat sentralisasi kekuasaan, serta mengabaikan suara kelompok rentan.
Aksi ini tidak muncul dalam ruang hampa. Sejumlah keputusan politik luar negeri Amerika Serikat, seperti penarikan diri dari berbagai forum internasional dan pengurangan dukungan terhadap lembaga kemanusiaan global, telah memantik perdebatan luas mengenai konsistensi komitmen Washington terhadap nilai-nilai hak asasi manusia (HAM). Di titik inilah, kritik publik menemukan momentumnya: antara tuntutan keadilan di dalam negeri dan persepsi kemunduran tanggung jawab moral di tingkat global.
Baca Juga: Amerika Serikat: Di Tengah Bayang Dunia dan Pax Judaica
Paradoks “Polisi Dunia”
Amerika Serikat selama puluhan tahun memposisikan diri sebagai salah satu rujukan utama dalam isu HAM, antara lain melalui publikasi tahunan Country Reports on Human Rights Practices. Namun, posisi moral tersebut kerap dipertanyakan ketika praktik kebijakan luar negerinya dinilai tidak selalu sejalan dengan prinsip yang disuarakan.
Isu HAM sering hadir sebagai instrumen diplomasi, khususnya dalam relasi dengan negara-negara yang dianggap berseberangan secara politik. Sebaliknya, pelanggaran yang melibatkan sekutu strategis atau operasi militernya sendiri sering kali ditanggapi dengan bahasa yang jauh lebih lunak. Ketimpangan inilah yang oleh banyak pengamat disebut sebagai standar ganda.
Keputusan pemerintahan Trump pada awal 2026 untuk menarik Amerika Serikat dari puluhan organisasi internasional dengan alasan kedaulatan nasional, oleh para kritikus, dipandang sebagai kelanjutan dari gagasan American Exceptionalism. Sebuah keyakinan bahwa Amerika tunduk pada aturan global sejauh aturan itu selaras dengan kepentingannya sendiri.
HAM sebagai Instrumen Politik
Demonstrasi di depan Gedung Putih menunjukkan bahwa sebagian masyarakat Amerika mulai mengkritisi pola tersebut, baik dalam konteks domestik maupun global. Tuduhan penyalahgunaan kekuasaan, penguatan elitisme politik, serta marjinalisasi kelompok minoritas menjadi tema yang berulang dalam narasi protes.
Dalam konteks kebijakan luar negeri, kritik serupa telah lama muncul. Bagaimana komitmen terhadap kebebasan berekspresi dipahami ketika negara secara agresif menindak para pembocor informasi yang mengungkap dugaan pelanggaran hukum perang? Bagaimana prinsip hak untuk hidup ditempatkan ketika sanksi ekonomi berdampak langsung pada kesejahteraan warga sipil di negara lain?
Pertanyaan-pertanyaan ini membentuk krisis kredibilitas. Setiap kali Amerika Serikat menyampaikan kritik HAM terhadap negara lain, respons global kian skeptis. Polarisasi internal, ketimpangan sosial, dan konflik identitas di dalam negeri Amerika sendiri menjadi cermin yang tak bisa diabaikan oleh dunia internasional.
Baca Juga: Ancaman Tersembunyi “Cyber Algorithma” pada Negeri Ini
Refleksi bagi Demokrasi Global
Gelombang demonstrasi yang menuntut pertanggungjawaban politik di Amerika Serikat bukan semata urusan domestik. Ia menjadi penanda bahwa kepemimpinan global yang bertumpu pada standar ganda semakin kehilangan legitimasi.
Jika Amerika Serikat ingin kembali dihormati sebagai rujukan demokrasi, maka konsistensi menjadi syarat utama. Hak asasi manusia tidak bisa diperlakukan sebagai pilihan selektif, diambil ketika menguntungkan dan diabaikan ketika merepotkan.
Dunia tidak membutuhkan khotbah moral, melainkan keteladanan. Selama hukum internasional diperlakukan secara tidak setara dan prinsip HAM diterapkan secara situasional, maka seruan demokrasi dari Washington akan terdengar hampa. Demonstrasi di Washington hari ini, pada akhirnya, bukan hanya kritik terhadap seorang presiden, melainkan refleksi atas problem struktural yang telah lama mengendap dalam praktik kekuasaan Amerika Serikat.