KENDAL, inspiratifonline.com — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digadang sebagai salah satu program strategis peningkatan gizi anak justru tersendat di Kabupaten Kendal.
Selama hampir sepekan, ribuan siswa tingkat TK dan SD di sejumlah wilayah tidak menerima distribusi makanan akibat terhentinya operasional dapur MBG.
Gangguan ini terjadi karena keterlambatan pencairan anggaran operasional, yang berdampak pada berhentinya layanan di sedikitnya 24 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Salah satu titik yang paling awal menghentikan layanan berada di Desa Mororejo, Kecamatan Kaliwungu, sejak akhir Januari.
Sejumlah orang tua siswa mengaku hanya menerima pemberitahuan singkat bahwa distribusi MBG dihentikan sementara. Tidak adanya kepastian waktu membuat keresahan merebak, terlebih program tersebut menyasar kebutuhan dasar anak sekolah.
Kekecewaan warga pun meluap di media sosial. Unggahan dan komentar bernada kritik bermunculan, mempertanyakan konsistensi pelaksanaan program nasional yang menyentuh langsung kebutuhan anak-anak.
Gangguan serupa juga dilaporkan terjadi di Desa Kalirejo, Kecamatan Kangkung. Informasi penghentian layanan menyebar cepat melalui grup WhatsApp wali murid, memicu kebingungan dan kekhawatiran di kalangan orang tua.
Koordinator SPPG Kabupaten Kendal, Muhammad Faris Maulana, membenarkan adanya penghentian sementara layanan MBG di puluhan titik. Ia menjelaskan bahwa kendala utama berasal dari belum cairnya anggaran operasional di tingkat pengelola.
“Anggaran baru cair pada Selasa malam, sehingga sebelumnya dapur tidak bisa beroperasi,” jelas Faris. Dilansir dari Radar Semarang, Rabu (4/3/2026).
Ia memastikan seluruh SPPG yang sempat berhenti kini kembali beroperasi dan distribusi MBG mulai berjalan normal. Sejak Rabu, pengelola dapur telah kembali berbelanja bahan pangan untuk memenuhi kebutuhan siswa. Informasi tersebut dilansir dari Radar Semarang.
Meski layanan telah pulih, sejumlah warga menilai kejadian ini menjadi catatan penting bagi keberlanjutan program MBG. Warganet menyebut, meski konsepnya dinilai baik, pelaksanaan di lapangan masih rentan terganggu persoalan teknis.
Kasus di Kendal menambah daftar daerah yang menghadapi kendala implementasi MBG, sekaligus memunculkan dorongan agar sistem pengelolaan anggaran program prioritas lebih matang, antisipatif, dan berkelanjutan.