Semarang, Inspiratifomline.com — Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) Wilayah Jawa Tengah menggelar Diskusi Publik bertajuk “Kepemimpinan Perempuan dalam Otonomi Daerah untuk Penguatan Demokrasi Lokal” di Aula Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Provinsi Jawa Tengah, Sabtu (31/1). Kegiatan ini menjadi pembuka rangkaian Kongres Wilayah V KPI Jawa Tengah.
Diskusi menghadirkan Dr. Mila Karmilah, Sekretaris Wilayah KPI Jawa Tengah periode 2010–2014. Dalam pemaparannya, ia menekankan pentingnya kepemimpinan perempuan yang berperspektif keadilan gender dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah, khususnya dalam merespons krisis ekologi dan kebencanaan.
Menurutnya, otonomi daerah tidak cukup dimaknai sebagai pembagian kewenangan administratif semata, melainkan juga menyangkut siapa yang berada dalam posisi kepemimpinan serta perspektif apa yang dibawa dalam proses pengambilan keputusan publik.
“Desentralisasi seharusnya membuka ruang bagi kepemimpinan yang lebih inklusif dan responsif terhadap pengalaman perempuan, terutama mereka yang berada di garis depan dampak krisis,” ujarnya.
Usai diskusi publik, Kongres Wilayah V KPI Jawa Tengah dilanjutkan dengan agenda penyampaian Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) pengurus periode sebelumnya serta pemilihan kepengurusan baru. Kongres menetapkan Presidium Wilayah KPI Jawa Tengah periode 2026–2029 yang merepresentasikan 16 kelompok kepentingan perempuan.
Kelompok tersebut antara lain perempuan buruh migran, petani, nelayan, pekerja rumah tangga, perempuan dengan disabilitas, perempuan kepala keluarga, serta kelompok perempuan marjinal lainnya.
Dalam kongres yang sama, Satuf Hidayah dari KPI Cabang Kota Salatiga ditetapkan sebagai Sekretaris Wilayah KPI Jawa Tengah untuk periode 2026–2029.