YOGYAKARTA, inspiratifonline.com — Kematian seorang siswa sekolah dasar di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT), kembali membuka luka lama persoalan akses pendidikan dan kemiskinan struktural di Indonesia.
Anak berinisial YBR (10), siswa kelas IV SD negeri, diduga mengakhiri hidupnya setelah tekanan ekonomi membuat keluarganya tak mampu memenuhi kebutuhan sekolah paling dasar.
Peristiwa tragis itu menjadi sorotan luas karena terjadi di lembaga pendidikan negeri.
YBR diketahui masih dibebani pungutan biaya sekolah hingga Rp1,22 juta per tahun yang harus dicicil.
Orang tua korban baru mampu membayar Rp500 ribu pada semester pertama, sementara sisa Rp720 ribu belum terpenuhi.
Keterbatasan ekonomi membuat YBR kesulitan membeli buku tulis dan pulpen untuk mengikuti kegiatan belajar.
Kasus tersebut menuai reaksi keras dari berbagai kalangan, termasuk mahasiswa. Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Gadjah Mada (BEM UGM), Tiyo Ardianto, menilai tragedi ini sebagai bukti nyata kegagalan negara dalam melindungi hak dasar anak.
“BEM UGM telah mengirimkan surat terbuka kepada UNICEF untuk merespons tragedi kemanusiaan ini. Seorang anak meninggal hanya karena tidak memiliki uang kurang dari Rp10 ribu untuk membeli buku dan pulpen,” katanya.
Menurut Tiyo, peristiwa tersebut membantah narasi keberhasilan pembangunan yang kerap disampaikan pemerintah dalam forum-forum resmi.
Ia menyebut data statistik pendidikan dan kemiskinan yang dipamerkan pemerintah tidak mencerminkan kondisi nyata masyarakat.
“Tragedi ini meruntuhkan seluruh pencapaian statistik yang sering dipamerkan. Angka-angka itu jelas jauh dari realitas rakyat di daerah tertinggal. Presiden seolah hidup dalam imajinasi kebijakan,” ujarnya saat diwawancarai, Jumat (6/2/2026).
Ia juga menyoroti persoalan prioritas anggaran negara yang dinilai tidak berpihak pada kemanusiaan.
Menurutnya, negara justru mengalokasikan dana besar untuk program dan agenda yang tidak menyentuh persoalan mendasar rakyat.
“Ini ironi yang kejam. Negara mampu menganggarkan Rp16,7 triliun untuk Board of Peace yang kontroversial, sementara seorang anak bunuh diri karena tidak punya Rp10 ribu untuk alat tulis sekolah,” tegas Tiyo.
Lebih lanjut, Tiyo mengkritik kebijakan pendidikan yang dianggap populis namun tidak menyasar akar masalah.
Program Makan Bergizi Gratis dinilai menguras anggaran besar tanpa menyelesaikan ketimpangan pendidikan dan kemiskinan struktural.
“Anggaran pendidikan justru dirampas kebijakan populis tanpa arah yang berpotensi jadi ladang korupsi. Program makan gratis menghabiskan sekitar Rp1,2 triliun per hari, tapi tidak menyentuh persoalan akses pendidikan bagi anak miskin,” katanya.
Dalam sikap resminya, BEM UGM meminta perhatian komunitas internasional, khususnya UNICEF, untuk ikut menekan pemerintah Indonesia agar lebih serius melindungi hak anak.
“Kami ingin tragedi ini tidak dianggap kasus biasa. Negara harus dipaksa membuka mata dan belajar dari penderitaan rakyatnya sendiri,” pungkas Tiyo.