Opini, Inspiratifonline.com – Dalam setiap pesta demokrasi, Generasi Z yakni mereka yang lahir antara 1997 hingga 2012 hampir selalu tampil sebagai primadona statistik. Jumlahnya puluhan juta. Secara matematis, suara mereka berpotensi menentukan arah bangsa.
Namun di balik angka-angka itu, muncul narasi yang terus diulang: Gen Z dianggap apolitis, tidak peduli, dan lebih sibuk mengurus estetika media sosial ketimbang urusan kebijakan publik.
Pertanyaannya sederhana namun penting. Benarkah Gen Z tidak peduli, atau justru mereka sedang menyampaikan bentuk protes paling sunyi terhadap sistem politik yang tak lagi mereka percayai?
Paradoks Partisipasi: Aktif Digital, Pasif di TPS
Jika politik didefinisikan secara konvensional sebagai keanggotaan partai, kampanye lapangan, atau rapat struktural, Gen Z memang terlihat menjauh. Politik dipersepsikan sebagai dunia orang tua: kaku, penuh jargon, dan didominasi wajah-wajah lama yang tak pernah benar-benar berganti.
Namun definisi itu sudah usang.
Ketika politik dipahami sebagai kepedulian terhadap isu sosial, lanskapnya berubah total. Gen Z justru sangat vokal soal krisis iklim, kesehatan mental, hak asasi manusia, hingga ketimpangan ekonomi yang bersifat sistemik. Mereka menggerakkan petisi digital, penggalangan dana daring, dan kampanye kesadaran di media sosial.
Masalahnya bukan pada isu. Masalahnya ada pada institusi.
Baca Juga: Amerika Serikat: Di Tengah Bayang Dunia dan Pax Judaica
Mengapa Gen Z Menjauh dari Politik Formal
Ada beberapa faktor struktural yang menjelaskan renggangnya hubungan Gen Z dengan politik formal di Indonesia.
Pertama, krisis kepercayaan. Korupsi yang berulang dan janji kampanye yang jarang terealisasi melahirkan sinisme. Bagi banyak anak muda, siapapun yang menang pemilu, realitas hidup tetap sama: biaya hidup naik, lapangan kerja sempit, dan kepemilikan rumah terasa mustahil.
Kedua, komunikasi politik yang kaku dan usang. Bahasa politisi sering formal, menggurui, dan lambat. Di era TikTok dan Instagram yang serba singkat dan visual, narasi politik terasa seperti kaset rusak yang diputar berulang.
Ketiga, polarisasi yang toksik. Sejak beberapa pemilu terakhir, politik berubah menjadi arena pertengkaran permanen. Bagi Gen Z yang sangat menghargai kesehatan mental, tarik-ulur konflik ideologis yang agresif terasa melelahkan dan tidak produktif.
Keempat, krisis representasi. Gen Z jarang melihat dirinya terwakili secara substantif dalam kepemimpinan politik. Kebijakan sering dirumuskan tanpa melibatkan perspektif anak muda, membuat politik terasa sebagai sesuatu yang terjadi pada mereka, bukan oleh mereka.
Baca Juga: Ancaman Tersembunyi “Cyber Algorithma” pada Negeri Ini
Bahaya Apatisme yang Diremehkan
Apatisme politik bukan tanpa konsekuensi. Ketika mayoritas anak muda memilih golput atau bersikap masa bodoh, ruang pengambilan keputusan akan terus didominasi kepentingan generasi lama.
Akibatnya, isu-isu krusial masa depan seperti keamanan siber, ekonomi gig, transisi energi, dan ketidakstabilan global akan selalu berada di pinggir anggaran dan prioritas.
Ketidakpedulian, dalam konteks ini, menjadi cek kosong bagi kekuasaan untuk berjalan tanpa pengawasan dari generasi yang justru akan menanggung dampaknya paling lama.
Dari Apatis ke Strategis
Jika politik Indonesia ingin kembali relevan, perubahan tidak bisa bersifat kosmetik. Politik tidak cukup hadir lima tahun sekali dalam bentuk baliho dan slogan.
Pertama, pendidikan politik harus dibumikan. Bukan sekadar hafalan lembaga negara, melainkan pemahaman bahwa politik adalah alat untuk mengubah kondisi hidup sehari-hari.
Kedua, digitalisasi birokrasi harus dipercepat. Bagi generasi digital, partisipasi politik yang rumit dan berbelit adalah penghalang, bukan tantangan.
Ketiga, ruang dialog perlu disetarakan. Politik perlu berhenti berbicara dari podium dan mulai mendengar dari lingkaran-lingkaran kecil: kedai kopi, forum daring, dan ruang diskusi tanpa protokol kaku.
Masalahnya Bukan Gen Z, Tapi Sistemnya
Gen Z Indonesia bukan generasi yang tidak peduli. Mereka justru sangat peduli, namun sangat skeptis. Mereka adalah generasi paling terinformasi dalam sejarah, sekaligus yang paling sadar akan kebohongan.
Jika politik ingin bertahan, ia harus membuktikan diri sebagai alat perubahan yang nyata, bukan sekadar panggung sandiwara kekuasaan.
Tantangannya bukan lagi bagaimana membuat Gen Z datang ke TPS, melainkan bagaimana membuat politik layak dipercaya dan layak dipilih.
Sebab masa depan Indonesia tidak ditentukan oleh seberapa banyak anak muda hafal nama wakil rakyatnya, tetapi oleh seberapa yakin mereka bahwa suaranya benar-benar mampu mengubah arah hidupnya sendiri.