Opini, Inspiratifonline.com – Bayangkan sebuah syarat sederhana namun mengganggu kenyamanan banyak orang dewasa: setiap kebijakan politik, undang-undang, dan keputusan negara wajib dapat dijelaskan secara jujur dan masuk akal kepada anak berusia 10 tahun. Bukan dengan manipulasi bahasa, bukan dengan istilah teknokratis, apalagi dalih klasik “ini terlalu rumit untuk kamu pahami”, melainkan dengan logika yang bersih dan alasan yang bisa diterima oleh akal sehat anak.
Pertanyaannya bukan apakah anak itu akan setuju. Pertanyaannya lebih menusuk: apakah kebijakan tersebut cukup jujur untuk dipahami tanpa kamuflase bahasa?
Dalam praktik politik modern, bahasa sering kali tidak digunakan untuk menjelaskan, melainkan untuk menyembunyikan. Istilah seperti penyesuaian, optimalisasi, stabilitas nasional, atau kepentingan strategis kerap berfungsi sebagai tirai asap. Ia menutupi dampak nyata kebijakan terhadap kehidupan manusia sehari-hari. Jika semua itu harus dijelaskan kepada anak, banyak kebijakan barangkali akan runtuh bahkan sebelum disahkan.
Anak usia 10 tahun memiliki keunggulan yang sering hilang pada orang dewasa: sensitivitas terhadap keadilan yang sederhana. Mereka bertanya tanpa basa-basi: mengapa yang kaya selalu mendapat lebih banyak? Mengapa orang yang bersalah tidak dihukum setimpal? Mengapa sebuah aturan justru membuat hidup orang makin susah?
Baca Juga: Hedonic Adaptation, “Bahagia yang Mati Rasa”
Pertanyaan-pertanyaan semacam ini jarang mampu dijawab oleh politik yang sudah terlalu akrab dengan kompromi kepentingan.
Jika kebijakan pajak harus dijelaskan kepada anak, kita dipaksa jujur tentang siapa yang paling terbebani, siapa yang paling diuntungkan, dan mengapa ketimpangan terus dianggap wajar. Jika kebijakan pembangunan harus diterangkan, kita harus menjawab mengapa ada yang digusur, siapa yang menikmati hasilnya, dan apakah penderitaan manusia benar-benar layak disebut sebagai “biaya pembangunan”.
Pada titik ini, yang tampak naif bukanlah anak-anak, melainkan sistem itu sendiri. Politik terlihat telanjang justru ketika ia dipaksa berbicara dengan bahasa yang sederhana.
Kewajiban menjelaskan kebijakan kepada anak memaksa negara kembali ke fungsi etisnya: melindungi, bukan sekadar mengatur. Bahasa yang tak bisa dipahami anak biasanya bukan karena terlalu canggih, melainkan karena terlalu sarat kepentingan yang enggan diakui.
Lebih jauh, kebijakan yang tak bisa dijelaskan kepada anak umumnya juga sulit dipertanggungjawabkan secara moral. Moralitas paling dasar: “jangan menyakiti yang lemah, jangan menipu, jangan merampas hak orang lain“. Justru hidup paling kuat dalam logika anak-anak. Orang dewasa sering kehilangan kompas itu bukan karena tidak tahu, tetapi karena terlalu lama membiasakan kesalahan hingga terasa normal.
Baca Juga: Ilusi Uang, “Ia Bukan Sumber Kebahagiaan, Tapi?”
Dunia memang kompleks, tetapi kompleksitas tidak pernah boleh menjadi alasan untuk menyingkirkan kejujuran. Jika sebuah kebijakan benar-benar perlu dan adil, ia seharusnya dapat dijelaskan secara sederhana: apa tujuannya, siapa yang terdampak, dan mengapa ia harus dijalankan.
Maka, jika setiap keputusan politik harus bisa dijelaskan kepada anak usia 10 tahun, mungkin bukan anak yang perlu belajar politik. Justru politiklah yang harus belajar kembali menjadi manusia.
Di situlah kita menemukan fakta yang paling mengusik: banyak kebijakan hari ini gagal bukan karena kurang pintar, melainkan karena terlalu jauh dari rasa adil yang paling dasar. Bukankah begitu?
[…] Baca Juga: Belajar Politik dari Cara Anak Memahami KeadilanDalam kehidupan sehari-hari, perempuan, khususnya ibu, masih memikul beban ganda, bahkan berlapis. Mereka menjadi penjaga adat dan kebudayaan, tetapi jarang diberi ruang untuk menentukan arah kebudayaan itu sendiri. Mereka disebut benteng moral, sementara tubuhnya terus diatur, disalahkan, dan dikontrol. Mereka dijadikan simbol ketahanan keluarga, sementara negara absen menyediakan jaminan hidup yang layak.Lihatlah ketika bencana alam datang. Yang pertama memasak di dapur darurat, mengurus anak-anak, lansia, dan distribusi logistik sering kali bukan aparat berseragam, melainkan ibu-ibu. Saat konflik agraria meletus, tubuh perempuan berdiri di garis depan menghadapi alat berat, bernegosiasi dengan aparat, sambil tetap menggendong anak dan memikul beban domestik yang tidak pernah libur. Namun dalam catatan resmi, mereka kerap direduksi menjadi sekadar “warga terdampak”, tanpa nama dan tanpa suara.Di pasar-pasar tradisional, di sawah, di pabrik, dan di kawasan industri yang rakus lahan, ibu-ibu bekerja tanpa romantisasi. Upah rendah, jam kerja panjang, dan minim jaminan sosial menjadi keseharian. Tetapi setiap Hari Ibu, mereka kembali dipanggil “tiang negara”, seolah pujian dapat menggantikan keadilan. […]