KENDAL, Inspiratifonline.com — Kerentanan tanggul darurat di sepanjang aliran Kali Bodri kembali memunculkan kekhawatiran serius bagi warga Desa Kebonharjo.
Meski kondisi muka air sungai saat itu belum masuk kategori siaga, struktur tanggul justru mengalami longsor dan dinilai berisiko memperparah ancaman banjir jika tidak segera ditangani.
Situasi tersebut memaksa masyarakat bersama pemerintah desa mengambil langkah cepat.
Tanpa menunggu bantuan anggaran dari pemerintah, warga sepakat melakukan perbaikan darurat secara swadaya demi mencegah kerusakan yang lebih luas.
Kepala Desa Kebonharjo, Edi Lukman, menjelaskan bahwa longsor terjadi pada lapisan bawah tanggul yang berfungsi sebagai penahan utama aliran air.
“Yang runtuh justru bagian paling bawah. Kalau ini dibiarkan, tanah di atasnya bisa ikut terseret dan dampaknya jauh lebih berbahaya,” ujar Edi Lukman.
Ia mengungkapkan, kejadian tersebut terjadi ketika tinggi air Bendung Juwero masih berada di kisaran 200 sentimeter yang seharusnya tergolong aman. Namun karena tanggul bersifat sementara, daya tahannya dinilai tidak memadai.
“Ini menunjukkan tanggul darurat memang belum cukup kuat menahan tekanan air,” katanya.
Edi Lukman menambahkan, keputusan swadaya diambil setelah pihak desa berkoordinasi dengan PSDA Kali Bodri Provinsi Jawa Tengah dan mendapatkan kepastian bahwa belum tersedia anggaran penanganan.
“Dana desa tidak bisa menutup seluruh kebutuhan karena adanya pengurangan alokasi. Akhirnya warga, BPD, dan perwakilan RW sepakat urunan,” jelasnya.
Perbaikan dilakukan sepanjang kurang lebih 50 meter dengan metode pemasangan trucuk bambu serta jumbo bag di sisi dalam tanggul. Pengerjaan teknis diserahkan kepada tim PSDA karena membutuhkan keahlian khusus.
“Ini bukan pekerjaan gotong royong biasa, harus ditangani oleh tenaga yang paham teknis sungai,” terang Edi Lukman saat diwawancarai, Kamis (5/2/2026).
Di sisi lain, Perkumpulan PETAK BODRI menilai langkah swadaya warga mencerminkan tingginya kesadaran masyarakat terhadap ancaman bencana. Namun kondisi tersebut sekaligus menyoroti lemahnya respons pemerintah.
“Kesadaran warga sangat luar biasa. Tapi yang jadi pertanyaan, kenapa situasi darurat seperti ini justru lambat ditangani,” ujar Ketua PETAK BODRI, Arif Fajar Hidayat.
Arif menegaskan, meskipun pengelolaan Kali Bodri berada di bawah kewenangan provinsi, pemerintah kabupaten seharusnya dapat mengambil langkah cepat melalui skema anggaran darurat.
“Kalau tanggul sudah kritis, tidak perlu menunggu jebol lagi. Pemerintah daerah sebenarnya bisa bergerak lebih cepat,” katanya saat diwawancarai, Kamis (5/2/2026).
Ia juga menyoroti fakta bahwa tanggul darurat di Kebonharjo yang baru selesai dikerjakan beberapa bulan lalu sudah kembali rusak.
“Ini bukti bahwa solusi sementara tidak cukup. Yang dibutuhkan adalah tanggul permanen,” tegas Arif.
Menurut Arif, pihaknya bersama kepala desa di wilayah tanggul kritis akan terus mengawal janji realisasi pembangunan tanggul permanen.
“Kami akan terus menagih komitmen pembangunan tanggul permanen untuk Kebonharjo dan desa-desa lain di sepanjang Kali Bodri,” pungkasnya.