KENDAL, isnpiratifonline.com — Pemangkasan dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat memberi tekanan serius hingga ke tingkat desa. Di Kabupaten Kendal, dampaknya terlihat jelas dengan anjloknya alokasi Dana Desa (DD) pada tahun anggaran 2026.
Kondisi ini menjadi tantangan besar bagi keberlanjutan pembangunan desa. Jika sebelumnya desa relatif leluasa menyusun program berbasis Dana Desa, kini pemerintah desa dituntut lebih mandiri dan adaptif dalam mengelola potensi ekonomi lokal.
Bupati Kendal Dyah Kartika Permanasari menegaskan bahwa penurunan anggaran tersebut harus dijadikan momentum perubahan pola pembangunan desa, dari ketergantungan menuju kemandirian.
“Pengurangan TKD berdampak sampai ke desa. Dana Desa yang diterima saat ini hanya sekitar 30 persen dari tahun sebelumnya. Ini kondisi yang harus kita hadapi bersama,” tegas Bupati.
Menurutnya, keterbatasan anggaran tidak boleh menghentikan pelayanan dan pembangunan desa. Pemerintah desa diminta fokus pada program prioritas serta aktif menggali Pendapatan Asli Desa (PADes) dari potensi yang ada.
“Desa harus bergerak mandiri, kreatif, dan inovatif. Gotong royong menjadi kunci agar pembangunan tetap berjalan meski anggaran terbatas,” ujarnya.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermasdes) Kendal, Yanuar Fatoni, menjelaskan bahwa pada 2025 total Dana Desa mencapai Rp262,6 miliar dengan rata-rata Rp987 juta per desa. Namun pada 2026, anggaran tersebut turun drastis menjadi sekitar Rp88,78 miliar, atau rata-rata hanya Rp330 juta per desa.
“Penurunan ini tentu berdampak pada banyak rencana pembangunan desa. Karena itu, penguatan usaha ekonomi desa menjadi solusi yang harus dipercepat,” jelasnya.
Ia menyebut, optimalisasi koperasi desa, termasuk Koperasi Desa Merah Putih, menjadi salah satu langkah strategis untuk memperkuat PADes dan menopang pembiayaan desa ke depan.
Sementara itu, Ketua Paguyuban Kepala Desa Kabupaten Kendal, Suyoto, mengakui bahwa banyak program fisik terpaksa ditunda akibat keterbatasan anggaran. Meski begitu, pelayanan dasar kepada masyarakat dipastikan tetap berjalan.
“Kami sekarang fokus skala prioritas. Pembangunan sarpras kemungkinan ditunda, tapi pelayanan kepada warga tetap menjadi kewajiban utama,” katanya.
Ia mencontohkan, Dana Desa yang diterima Desa Margorejo turun dari sekitar Rp700 juta pada 2025 menjadi sekitar Rp250 juta di 2026.
“Semoga ke depan kondisi anggaran membaik. Tapi saat ini desa harus kuat dan mandiri menghadapi situasi,” pungkasnya.