Opini, Inspiratifonline.com – Hari Ibu di Indonesia tidak lahir dari bunga, kartu ucapan, atau potongan harga alat rumah tangga. Ia lahir dari Kongres Perempuan Indonesia 1938, sebuah ruang politik tempat perempuan berbicara tentang tubuhnya, tanahnya, pendidikannya, dan masa depannya. Hari Ibu adalah peringatan, bukan perayaan. Ia menandai bahwa perempuan pernah, dan seharusnya tetap, menjadi subjek sejarah.
Namun, Orde Baru mengubahnya. Secara rapi dan sistematis, negara menggeser makna Hari Ibu menjadi perayaan domestik. Perempuan dipulangkan ke dapur, disucikan sebagai “ibu bangsa”, tetapi dilucuti dari daya kritisnya. Inilah yang dikenal sebagai ibuisme negara: ideologi yang memuja perempuan sejauh ia patuh, mengabdi, dan diam. Ibu dipuji, tetapi hanya sebagai penyangga, bukan sebagai penentu.
Ironisnya, warisan ideologis itu masih terus direproduksi hingga hari ini.
Kita menyebut ibu sebagai pahlawan tanpa pernah bertanya: pahlawan untuk siapa, dalam sistem seperti apa, dan dengan harga apa?.
Baca Juga: Belajar Politik dari Cara Anak Memahami Keadilan
Dalam kehidupan sehari-hari, perempuan, khususnya ibu, masih memikul beban ganda, bahkan berlapis. Mereka menjadi penjaga adat dan kebudayaan, tetapi jarang diberi ruang untuk menentukan arah kebudayaan itu sendiri. Mereka disebut benteng moral, sementara tubuhnya terus diatur, disalahkan, dan dikontrol. Mereka dijadikan simbol ketahanan keluarga, sementara negara absen menyediakan jaminan hidup yang layak.
Lihatlah ketika bencana alam datang. Yang pertama memasak di dapur darurat, mengurus anak-anak, lansia, dan distribusi logistik sering kali bukan aparat berseragam, melainkan ibu-ibu. Saat konflik agraria meletus, tubuh perempuan berdiri di garis depan menghadapi alat berat, bernegosiasi dengan aparat, sambil tetap menggendong anak dan memikul beban domestik yang tidak pernah libur. Namun dalam catatan resmi, mereka kerap direduksi menjadi sekadar “warga terdampak”, tanpa nama dan tanpa suara.
Di pasar-pasar tradisional, di sawah, di pabrik, dan di kawasan industri yang rakus lahan, ibu-ibu bekerja tanpa romantisasi. Upah rendah, jam kerja panjang, dan minim jaminan sosial menjadi keseharian. Tetapi setiap Hari Ibu, mereka kembali dipanggil “tiang negara”, seolah pujian dapat menggantikan keadilan.
Baca Juga: GEMAR BKKBN, “Peran Ayah dan Tantangan Keluarga Tidak Utuh”
Inilah bentuk glorifikasi semu: memuji pengorbanan tanpa pernah memiliki kehendak untuk mengakhirinya.
Hari Ibu yang hanya diisi dengan lomba memasak, unggahan sentimental, dan narasi keikhlasan adalah pengkhianatan terhadap sejarahnya sendiri. Ia menutup fakta bahwa banyak ibu hari ini hidup dalam kelelahan, kemarahan, dan keterpaksaan untuk terus kuat di dalam sistem yang timpang. Negara lebih menyukai ibu yang sabar daripada ibu yang menuntut.
Padahal, para ibu itulah yang paling awal merasakan ketimpangan, karena tubuh merekalah tempat pertama kebijakan gagal bekerja.
Karena itu, memperingati Hari Ibu seharusnya berarti mengembalikannya sebagai hari politik. Hari untuk mengingat bahwa perempuan bukan hanya rahim bangsa, melainkan juga akal dan kehendaknya. Bahwa menjadi ibu tidak boleh dijadikan alasan untuk menormalisasi eksploitasi, ketidakadilan, dan pembungkaman.
Hari Ibu bukan soal bunga. Ia soal keberanian perempuan menolak dijadikan simbol kosong.
Dan mungkin, justru di situlah makna paling radikal dari kata ibu: mereka yang merawat kehidupan, sambil terus melawan sistem yang merusaknya.
Penulis: Emma Wijaya
Editor: Danang Afi